Padangpariaman – Kabupaten Padangpariaman mengalami perkembangan pembangunan yang signifikan saat ini. Hal itu lantaran banyaknya mega proyek yang bergerak di sana. Di antaranya pembangunan Asrama Haji, Tol Padangpariaman-Pekanbaru, Main Stadion, Sentra Industri Cokelat, dan Kawasan Pendidikan Terpadu.
Untuk itu, Padangpariaman harus melakukan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebab, dalam RTRW Padangpariaman 2010-2030, masih banyak pembangunan tersebut yang belum terakomodir. Hal itu tertuang dalam nota penjelasan yang disampaikan Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni, di ruang sidang DPRD Padangpariaman, Jumat (12/6).
“Padangpariaman merupakan wilayah hinterland Kota Padang, sekaligus simpul jalur transportasi dan perekonomian di Sumatera Barat,” ujar Ali Mukhni dikutip dari siaran pers Bagian Humas dan Protokoler Padangpariaman.
Sekarang, kata Ali Mukhni, sejumlah fasilitas publik skala besar di Padangpariaman, masih terus melakukan pengembangan pembangunan. Di antaranya Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kawasan Wisata Religi Syekh Burhannudin, Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padangpariaman, dan Kawasan Wisata Pantai Tiram.
Sedangkan fasilitas yang kini sedang dikembangkan di antaranya Asrama Haji dan Islamic Centre, Main Stadion Sumbar, Sentra Industri Cokelat, Kawasan Pendidikan Terpadu (KPT). Selain itu terdapat pula sejumlah rencana pembangunan yang sudah masuk daftar proyeksi daerah Saiyo Sakato, seperti Pelabuhan Tiram.
“Sarana dan prasarana penunjang juga masih banyak yang akan kita bangun di Padangpariaman. Contohnya baru-baru ini Komisi III DPRD Sumbar menyampaikan aspirasi Samsat Padangpariaman kepada kita, yang menginginkan lahan untuk pembangunan kantor barunya di dalam wilayah Padangpariaman,” ujar Ali Mukhni.
Jadi, katanya revisi RTRW Padangpariaman 2010-2030 sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Sehingga, dinamika pembangunan yang begitu pesat di Padangpariaman bisa terakomodir dalam RTRW tersebut.
“Revisi RTRW ini kita lakukan agar pembangunan daerah kita dan program nasional bisa sinkron. Terlebih untuk program-program yang kini sudah dijalankan di Padangpariaman ini, seperti pembangunan Tol Padangpariaman-Pekanbaru,” ujarnya.
Dalam aturan yang berlaku, katanya juga dijelaskan bahwa revisi RTRW harus dilakukan untuk mengimbangi dinamika pembangunan daerah agar terarah, tertata, dan terkendali dengan didukung oleh Peraturan Daerah sebagai payung hukumnya.
Dapat Restu Kementerian
Sebelumnya, kata Ali Mukhni Menteri ATR/Kepala BPN melalui Direktur Jenderal Tata Ruang juga sudah memberikan persetujuan substansi, perihal persetujuan substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padangpariaman, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padangpariaman Tahun 2020-2040, pada tanggal 5 Februari 2020. Bahkan, Dirjend Tata Ruang menekankan kepada pihaknya, agar secepatnya menetapkan Ranperda bersama DPRD.
“Pembangunan Padangpariaman ini tidak terlepas dari sinergisitas eksekutif dan legislative. Semoga nota penjelasan kita mendapat dukungan, sehingga Padangpariaman semakin terdepan di Sumbar, bahkan Indonesia ke depannya,” harap Ali Mukhni.
Sedangkan Ketua DPRD Padangpariaman, Arwinsyah yang diwawancarai awak media usai mendengarkan nota penjelasan Bupati Padangpariaman, mengatakan bahwa pihaknya siap membahas Ranperda RTRW tersebut.
“Ini ranperda yang sangat urgent untuk mengakomodir dinamika pembangunan yang ada di Padangpariaman. Kita akan bahas dengan cepat, sehingga bisa menjadi perda,” ujar politisi Partai Gerindra seperti dilansir Lintas Sumbar. (da.)
Discussion about this post