Padangpariaman | Datiak.com – Pemkab Padangpariaman bersama KPU, Bawaslu, serta Polri dan TNI di Padangpariaman, tertibkan APK (Alat Peraga Kampenye) sejak Sabtu (3/10). Sasarannya yaitu APK para bakal calon kepala daerah yang tidak lolos atau tidak jadi ikut kontestansi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 ini.
Sebelum dilakukannya penertiban, seluruh petugas melakukan apel gabungan di halaman kantor Bupati Padangpariaman. Di sana hadir Pjs Bupati Padangpariaman, Ketua DPRD Padangpariaman, Ketua KPU dan Bawaslu Padangpariaman.
Pjs Bupati Padangpariaman, Adib Alfikri menjelaskan, leading sektor penertiban APK yang ditunjuknya yaitu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (DispolPP Damkar). Dalam penertiban, ikut terlibat Polisi dan TNI, KPU serta Bawaslu.
“Stakeholder terkait hingga pimpinan DPRD kita juga ikut mengawasi proses penertiban, yaitu Ketua DPRD Padangpariaman, bapak Arwinsyah,” ujar Pjs yang kini juga menjabat Kepala Dinas Pendidikan Sumbar itu.
Adib menjelaskan, pengamanan APK merupakan salah satu tahap pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Jenis APK yang menjadi objek penertiban yaitu spanduk dan baliho. “Kita juga mengamankan spanduk atau baliho (media sosialisasi atau imbauan, Red) para kepala daerah yang kini ikuti dalam pencalonan,” ujar mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar tersebut.
Sedangkan Ketua KPU Padangpariaman, Zulnaidi mengatakan, APK yang letaknya tidak sesuai lokasi yang ditentukan, juga ditertibkan oleh petugas. “Jadi yang diamankan itu APK yang dipasang sebelum masa kampanye dan tidak sesuai lokasi yang ditetapkan,” ujar Zulnaidi.
Apabila pasangan calon kepala daerah hendak menambah APK, lanjutnya, mereka harus menyampai pemberitahuan secara tertulis kepada pihak penyelenggara. “Kalau APK yang dibuat KPU sekarang masih dalam proses cetak,” ungkap Zulnaidi.
Sementara itu, Ketua DPRD Padangpariaman, Arwinsyah, berharap agar upaya tertibkan APK berjalan dengan baik dan lancar. Hal itu dapay terwujud apabila turut didukung oleh masyarakat, sehingga tidak terjadi gesekan dalam proses penegakan aturan tersebut. Khususnya dari kalangan tim sukses (timses) pasangan calon kepala daerah.
“Kita di legislatif sangat mendukung proses penertiban APK yang dilakukan stakeholder terkait. Sebab ini bagian dari tahapan Pilkada. Makanya, perlu dukungan bersama agar berjalan aman dan lancar,” pungkas Arwinsyah. (da.)
Discussion about this post