Padang – Dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) infak Masjid Raya Sumatera Barat (Sumbar) sudah memasuki babak baru. Sebab, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar telah menaikkan proses kasus tersebut dari tingkat penyelidikan ke penyidikan.
Keputusan itu diambil setelah pihak Kejati Sumbar mendapatkan bukti permulaan atas kasus tipikor tesebut. Hal itu diungkapkan oleh Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar, M Fatria, Rabu (22/4).
“Setelah dilakukan penyelidikan, tim penyelidik menemukan bukti permulaan yang cukup yang dugaannya mengarah pada tindak pidana korupsi (infak Masjid Raya Sumbar, Red),” ungkapnya.
Dengan begitu, imbuhnya, Kepala Kejati Sumbar memutuskan untuk meningkatkan proses perkara tersebut, melalui Surat Perintah Oenyidikan Nomor: 02/L.3/FD1/04/2020 tanggal 22 April 2020.
“Berkemungkinan tersangkanya (dugaan infak Masjid Raya Sumbar, Red) akan ditetapkan dalam waktu dekat,” hemat M Fatria.
M Fatria mengatakan, kasus itu satu-satunya yang akan dimaksimalkan penanganannya oleh Kejati Sumbar. Sebab, permasalahannya yang menyangkut infak masjid, pasti sangat diperhatikan oleh masyarakat di Ranah Minang ini. Jadi, selama proses penyidikan ke depan, Kejati Sumbar memastikan mulai menjerat pihak yang diduga kuat terlibat dalam perkara tersebut.
M Fatria juga mengungkapkan, dari hasil penyelidikan ditemukan sejumlah anggaran saling berkaitan yang diduga telah diselewengkan. Yakni dana infak Masjid Raya Sumbar tahun 2013-2019, dana Unit Pengumpul Zakat Tuah Sakato 2018, sisa dana peringatan hari besar Islam tahun 2018, dan dana APBD pada Biro Bintal Kesra Setdaprov Sumbar.
“Jadi, untuk saat ini baru itu yang bisa disampaikan. Sebab perkara ini penyidikan baru dimulai. Yang jelas, kami akan usut tuntas kasus ini secara transparan,” pungkas M Fatria.
Seperti diketahui, dugaan tipikor infak Masjid Raya Sumbar dengan nilai sekitar Rp 1,5 miliar, terungkap ketika Kepala Biro Bina Mental (Bintal) dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sumbar, memberikan informasi kepada pihak Kejati Sumbar.
Dalam kasus itu, dugaan tipikor mengarah kepada YRN, salah seorang ASN di Biro Bintal dan Kesra tersebut. Alasannya karena YRN menduduki jabatan secara rangkap. Yakni sebagai bendahara Masjid Raya Sumbar, bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan Bendahara Biro Bintal dan Kesra Setdaprov Sumbar. Jadi, YRN diduga memainkan tiga lumbung anggaran itu secara leluasa. (da.)
Discussion about this post