Padang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini, sudah delapan kali diraih pemprov yang dipimpin Irwan Prayitno dan Nasrul Abit tersebut. WTP itu diperoleh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumbar 2019.
“Alhamdulillah, opini yang diberikan BPK sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini kado terindah bagi kami,” ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, saat paripurna DPRD Sumbar penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Sumbar Tahun 2019, Rabu (20/5).
Meskipun telah mendapat WTP, BPK masih mencatat sejumlah permasalahan. Beruntung, permasalahan itu tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Kendati demikian, perbaikan tentu wajib dilakukan ke depannya.
Irwan Prayitno mengakui masih ada sejumlah permasalahan yang masih terjadi dalam persoalan keuangan daerah. Dari data BPK RI, permasalahan itu adalah temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Ini merupakan prestasi yang patut kita banggakan, dimana Provinsi Sumbar merupakan satu-satunya provinsi yang memperoleh opini WTP selama delapan tahun secara berturut-turut,” kata Irwan.
Diapresiasi DPRD Sumbar dan BPK
Selanjutnya Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi mengatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang akan mengakhiri masa tugasnya Februari 2021, telah meninggalkan fondasi pengelolaan keuangan daerah yang sudah mapan, kredibel dan akuntabilitas.
“Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD provinsi Sumbar menyampaikan terima kasih, kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik,” ucap Ketua DPRD Sumbar.
Sedangkan Kepala Perwakilan BPK Sumbar Yusnadewi saat menyerahkan LHP LKPD Sumbar 2019, mengatakan bahwa opini WTP hanya sampai di sana dan belum sampai pada tahap penilaian pada kualitas pengelolaan keuangan. Apakah anggaran itu bermanfaat langsung kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
BPK Perwakilan Sumbar menyatakan predikat WTP bukan sebuah pencapaian yang wah bagi pemerintah daerah, tetapi sebagai gambaran sistem pengelolaan keuangan yang memenuhi standar minimal. (da.)
Discussion about this post