Padang | Datiak.com – Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade menginstruksikan Fraksi Gerindra DPRD Padang serius mengawal pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II dari Pemko Padang. Sebab ia melihat bantuan untuk warga terdampak pandemi Covid-19 tersebut belum jelas waktu penyalurannya sampai kini.
“Setiap hari kami menerima keluhan soal BLT tahap dua dari masyarakat Padang. Ada yang menelepon langsung, lewat pesan Whatsapp atau via Instagram, Twitter dan Facebook. Hal ini (BLT tahap II di Padang, Red) begitu jadi sorotan masyarakat,” kata anggota Komisi VI DPR RI tersebut.
Padahal, imbuhnya, BLT dari Sumbar dan pusat sudah ada yang masuk tahap dua dan tiga. Namun, di Padang yang dijanjikan realisasinya tiga bulan di awal, ternyata masih satu bulan pencairan hingga kini. Sehingga, para penerima bantuan selalu mempertanyakannya.
“Kami sudah berikan instruksi lisan kepada F-Gerindra DPRD Padang untuk mendesak ini. Kami yakin, dengan komposisi kursi mayoritas, Gerindra bisa mengawal. Apalagi saat ini juga sudah mulai pembahasan KUA-PPAS APBD Padang tahun 2021. Kenapa yang bantuan ‘wajib’ ini belum juga tuntas,” kata Andre sembari menghubungi Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang, Mastilizal Aye.
Andre mengaku tak main-main dengan instruksinya. Ia bahkan memastikan bakal membuat instruksi tertulis kepada fraksi dalam waktu dekat. “Ini bukan masalah main-main. Ini bantuan untuk perut rakyat Padang. Janganlah sampai lambat dan bertele-tele. Kader Gerindra harus bertegas-tegas dengan Wali Kota Padang,” pungkasnya.
Sedangkan Mastilizal menyebut bahwa pihaknya sudah berkali-kali mendesak Pemko Padang membagikan BLT tahap II kepada masyarakat. Mengingat, kondisi masyarakat miskin sekarang sangat butuh bantuan pemerintah. Terlebih anak-anak mulai sekolah, meskipun via online.
Menunggu SPJ Camat
Menyikapi itu, Sekdako Padang Amasrul mengatakan, sejak awal Pemko Padang menargetkan bantuan Covid-19 tahap II dibagikan paling lambat pertengahan Juli 2020. Namun, sampai saat ini administrasi pencairan tahap pertama dari kecamatan belum lengkap. Sehingga, tahap selanjutnya belum bisa diproses.
“Kami terus mendesak camat agar segera menyerahkan SPJ-nya. Sekarang baru sebagian yang menyerahkannya. Kami akan terus mendesak agar bantuan tahap II bisa segera dicairkan,” kata mantan Kepala Dinas Sosial Kota Padang tersebut. (da.)
Discussion about this post