Padang | Datiak.com – Aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang tertuang dalam Omnibus Law, terus dikawal ketak kalangan mahasiswa dan pekerja di Sumbar. Buktinya, mahasiswa dan pekerja di Ranah Minang ini, kembali mempertanyakan tindak lanjut surat penolakan UU Ciptaker itu ke DPRD Sumbar, Senin (2/11).
Informasi yang dihimpun Datiak.com, ratusan massa menyambangi DPRD Sumbar kemarin, terhimpun dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sumbar (BEM SB). Mereka datang bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumbar, sekitar pukul 15.30 WIB.
Dalam aksi tersebut, massa fokus menanyakan tindak lanjut pemerintah dan anggota DPRD Sumbar, terkait surat yang telah dikirimkan kepada Presiden tentang penolakan UU Ciptaker. “Kami kembali untuk menanyakan kelanjutan surat yang kami kirimkan melalui DPRD Sumbar ke Presiden dan DPR RI satu bulan lalu,” ujar Koordinator Aksi, Dafiq Naskar.
Disebutkannya, dalam surat tersebut berisikan atas nama masyarakat Sumbar meminta agar Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu pembatalan undang-undang tersebut. Namun hingga sekarang belum ada kejelasan adanya putusan dari presiden untuk mengeluarkan perpu tersebut.
“Dari awal kita meminta presiden mengeluarkan perppu. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan terkait hal tersebut. Bahkan terdengar kabar bahwa presiden mengeluarkan pernyataan tidak akan menolak UU tersebut,” sebutnya.
Dikatakannya, hal tersebut telah menyakiti dan mengkhianati hati masyarakat Indonesia yang jelas-jelas menolak diterbitkannya UU tersebut. “Dengan cara ini lah kita menyuarakan suara rakyat Indonesia dalam mencari solusi dan aspirasi agar UU tersebut dibatalkan,” sebutnya.
Penjelasan Ketua DPRD Sumbar
Setelah sekitar satu jam berorasi, masa tersebut ditemui oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Ia berjanji akan terus memantau sejauh mana tanggapan pemerintah terkait surat yang telah dikirimkan itu. “Seperti yang adik-adik ketahui, kita telah mengirimkan surat tersebut lengkap dengan cap dari kantor Pos. Artinya telah sampai ke pemerintah pusat,” ujar Supardi.
“Namun, bagaimana kelanjutannya kita belum dikabari dari pusat. Karena kita tidak mempunyai akses untuk bisa mengetahuinya, meskipun telah satu bulan sejak kita mengirimkan ke pusat,” imbuh Supardi.
Usai penyampaian dari ketua DPRD tersebut, perwakilan massa menyampaikan surat terbuka kepada Presiden RI. Isinya antara lain, telah terjadinya pelanggaran konstitusi, dan pelanggaran hak atas kedaulatan rakyat.
Selanjutnya pengesahan UU di tengah kecemasan rakyat di tengah pandemi merupakan pengkhianatan yang dilakukan pemerintah pusat kepada rakyat. UU Omnibus Law lebih banyak menguntungkan dan dikuasi oleh pebisinis, bukan oleh rakyat yang seharusnya sesuai dengan UU.
“Untuk itu kami meminta presiden kembali kepada rakyat, dengan cara mengeluarkan Perppu menolak dan mencabut UU Omnibus Law,” tutur Dafiq Naskar.
Sekitar pukul 16.00, massa akhirnya membubarkan diri dengan damai. Sebagian ada yang diantarkan menggunakan bus Polres Padang untuk kembali pulang. (da.)
Discussion about this post