Padang | Datiak.com – Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat (Sumbar) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang disahkan DPRD Sumbar 11 September lalu, ternyata disetujui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bahkan, Perda AKB Sumbar tersebut sudah mendapatkan nomor registrasi 6-124/2020. Selain itu, Sekdaprov Sumbar juga sudah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 187.
“Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 telah disetujui Mendagri. Perda tersebut sudah mendapatkan nomor registrasi 6-124/2020 dan telah menjalani proses administrasi selanjutnya sesuai aturan berlaku,” kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, kepada awak media, Kamis (1/2).
Selanjutnya, imbuh Irwan, Pemprov Sumbar langsung berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan TNI/Polri, terkait teknis pengimplementasian Perda tersebut. Pasalnya, Perda AKB Sumbar itu tidak membutuhakn aturan turunan.
“Jadi, kabupaten/kota diharapkan menyesuaikan dengan klausal yang telah ditetapkan. Saya minta seluruh stakeholder, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota, segera berkoordinasi dan menindaklanjutinya,” ungkapnya.
Irwan juga meminta masyarakat di Sumbar menaati aturan yang ada dalam Perda tersebut, sehingga rantai penyebaran virus Covid-19 dapat terputuskan di Ranah Minang ini. “Penyebaran (virus corona, Red) sampai hari ini masih meningkat. Angkanya rata-rata di atas 100 orang. Lewat Perda ini, saya harap masyarakat paham dan dapat menaatinya. Ini untuk kepentingan kita semua,” jelas Irwan.
Seperti diketahui, Perda AKB memuat kewajiban membudayakan perilaku disiplin protokol kesehatan. Yakni menggunakan masker di luar rumah, cuci tangan menggunakan air dan sabun, menjaga jarak fisik dan tidak berjabat tangan saat mengucapkan salam. Sedangkan bagi yang kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19, wajib menjalani karantina mandiri hingga hasil tes swab-nya diumumkan.
Dalam Perda itu juga dijelaskan terkait sanksi bagi para pelanggarnya. Di antaranya denda Rp 250 ribu atau penjara dua hari bagi orang yang tidak menggunakan masker. Kemudian untuk penanggung jawab kegiatan atau usaha yang melanggar protokol kesehatan, bisa pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda Rp25 juta. (da.)
Discussion about this post