Dharmasraya | Datiak.com – Penolakan UU Ciptaker di Sumbar semakin ramai. Senin (12/10), ratusan massa mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Dharmasraya untuk menyampaikan aspirasinya. Pedemo tersebut terdiri dari kalangan mahasiswa dan aktivis dari berbagai organisasi kepemudaan di Dharmasraya.
Mereka mendatangi DPRD Dharmasraya dengan mengendarai ratusan sepeda motor. Dalam aksi yang berjalan tertib itu, peserta unjuk rasa menyuarakan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang ditetapkan DPR RI, Senin (5/10) lalu.
Kedatangan massa gabungan tersebut disambut pimpinan DPRD Dharmasraya Pariyanto dan Adi Gunawan. Lalu Ketua Komisi II Ade Sudarman berserta anggota DPRD lainnya. Yakni Purwanto, Aandri Saputra, Mawarman, Cecep Nurjaman, dan Ardison.
Plt Bupati Dharmasraya, Amrizal Dt Rajo Medan, Kapolres Dharmasraya, AKBP Aditya Galayudha Ferdiansayah dan beberapa kepala OPD juga hadir untuk mendengarkan aspirasi mass tersebut. “Kami ingin DPRD Dharmasraya menandatangani dokumen penolakan yang telah kami buat,” pinta Rido selaku coordinator aksi, mendapat teriakan dukungan peserta aksi aksi tolak UU Ciptaker tersebut.
Menyikapi itu, Wakil Ketua DPRD Dharmasraya, Adi Gunawan mengapresiasi mahasiswa dan massa lainnya yang sudah menyampaikan aspirasi ke Gedung DPRD Dharmasraya. “Kami menghargai setiap aspirasi yang berkembang di masyarakat,” ujar Adi.
Kendati demikian, menurutnya permasalahan tersebut bisa dibicarakan dengan baik-baik dan kepala dingin. “Kami akan menyampaikan aspirasi adik-adik mahasiswa kepada pengambil kebijakan tertinggi, yakni Presiden dan DPR RI,” tegasnya.
Ha senada diungkapkan Ketua DPRD Dharmasraya, Pariyanto. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan mahasiswa ke Gedung DPRD Dharmasraya sah-sah saja. Bahkan, langkah itu dinilai sudah tepat.
“Sebagai wakil mereka kita harus dan wajib menampung aspirasi mereka. Namun, tentu saja semua itu harus disesuaikan dengan meknisme yang ada. Artinya aspirasi mereka tersebut akan kita teruskan kepada pemerintah yang lebih tingi, dalam hal ini adalah Pemprov Sumbar,” ungkapnya.
Menurutnya, kewenangan DPRD Dharmasraya memang hanya sampai level pemerintah provinsi. “Jadi, kewajiban kita hanya meneruskan aspirasi adik-adik ke Gubernur Sumbar,” tutur Pariyanto.
Kilas Balik Aksi di Sumbar
Aksi yang digelar mahasiswa di Dharmasraya, bukanlah yang pertama aksi penolakan UU Ciptaker di Sumbar yang pertama kalinya Rabu (7/10), aksi serupa juga dilakukan mahasiswa, para pekerja atau buruh, serta kalangan pelajar setara SLTA di Kota Padang. Jumlah massanya mencapai ribuan orang. Mereka mendatangi kantor DPRD Sumbar untuk menyuarakan aspirasinya.
Bahkan, aksi tersebut sempat berlangsung panas, lantaran massa aksi tidak menerima pernyataan Ketua DPRD Sumbar, Supardi, yang mengatakan bahwa pihaknya tak punya kuasa menolak ataupun menyetujui UU Ciptaker itu. Namun, kondisi berhasil diredam pihak kepolisian setelah berkoordinasi dengan perwakilan aksi itu.
Lalu pada Kamis (8/10), aksi serupa berlanjut di DPRD Sumbar. Kali ini, suara penolakan penetapan UU Ciptaker disampaikan aktivis dari Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumbar. Beruntung, aksi tersebut berjalan tanpa kerusuhan, lantaran permintaan peserta aksi langsung ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Sumbar.
Hanya saja, belakangan PMII Sumbar menyampaikan rasa kecewa dan keberangannya. Hal itu setelah mereka mendengar ucapan Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, saat diwawancarai salah satu media nasional beberapa waktu lalu. Pasalnya, Airlangga mengklaim sudah mengetahui oknum yang menjadi sponsor aksi masa terkait penolakan UU Ciptaker di Indonesia. (da)
Discussion about this post