Padang | Datiak.com – Terdakwa perkara dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung dan Jembatan Ambayan di Solok Selatan tahun 2018, Muzni Zakaria menangis saat menyampaikan pembelaan (pledoi) dirinya, dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi, di Pengadilan Negeri Padang, Rabu (30/9). Ia membantah didakwa telah menerima uang senilai Rp 3,2 miliar dari terpidana M Yamin Kahar, dan Rp 175 juta dari Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Solsel, Hanif Rasimon.
Katanya, uang senilai Rp 3,2 miliar merupakan pinjaman yang didasarkan pada satu akta otentik. Akta itu dibuat oleh notaris sebagai bukti pinjam-meminjam dan diperkuat dengan agunan sebagai pinjaman. “Keabsahan akta dijelaskan notaris Muhammad Ishaq kepada JPU juga kepada majelis hakim. Tambah jelas lagi dengan dihadirkan saksi ahli hukum perdata, Dekan Fakultas Hukum Unand Prof Busyra Azheri. Sehingga fakta tersebut tidak diragukan lagi,” hemat Muzni.
Dengan keterangan notaris dan saksi ahli, serta bukti akta notaris, menurutnya menjadi dasar pembuktian bahwa uang senilai Rp 3,2 miliar itu, bukanlah penerimaan sebagai gratifikasi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Pinjaman itu murni hubungan keperdataan yang sesuai aturan hukum yang berlaku. Bukan penerimaan sebagai gratifikasi,” tambahnya.
Muzni juga membantah dakwaan JPU KPK dirinya menerima fee pelaksanaan tender proyek yang dikaitkan dengan uang pinjaman senilai Rp 3,2 miliar. Baginya, dakwaan tersebut hanya berdasar asumsi dan tidak memiliki dasar fakta sama sekali.
“Fakta persidangan berdasarkan keterangan keseluruhan saksi yang dihadirkan, tidak ada satupun keterangan saksi yang menyebutkan bahwa adanya fee yang diterima, ataupun diberikan kepada saya sebagai bupati dalam hal pelaksanaan proyek pembangunan masjid dan proyek pembangunan jembatan,” cermatnya.
Muzni menjelaskan bahwa dirinya tidak ikut sama sekali dalam proses pelaksanaan tender tersebut. Selain itu, dia juga tidak pernah memaksa dan tidak ada paksaan agar tender harus dimenangkan oleh perusahaan tertentu. “Saya hanya pernah mengatakan untuk dibantu sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
“Makna dibantu itu pada dasarnya ditujukan agar dalam proses tersebut, peserta tender diberikan kemudahan dan dibantu dalam memahami prosedur tender. Sehingga, peserta tender dapat terbantu dalam persoalan administratif ataupun substantif yang harus dipenuhi dalam prosedur pelaksaan tender, dengan menekankan kesesuaian ketentuan yang berlaku,” lanjut Muzni.
Jadi, katanya penetapan pemenang lelang Masjid Agung Solok Selatan, sepenuhnya berdasar penilaian secara prosedural oleh Pokja yang menetapkan PT. Zulaikha. Begitupun dengan terpilihnya PT. Yaek Ifda Cont sebegai pemenang lelang pembangunan jembatan Ambayan. “Penetapan yang dilakukan oleh Pokja terungkap secara jelas dalam persidangan bahwa tidak ada campur tangan atau intervensi dari saya selaku bupati saat itu,” katanya.
Menyangkut uang senilai Rp 175 juta, Muzni mengungkap uang tersebut juga merupakan pinjaman pribadi Hanif Rasimon kepada anak buah terpidana M Yamin Kahar, yakni Suhandana Peribadi alias Wanda. “Dalam keterangannya, kata Pak Hanif dia meminjam ke Wanda. Sebelum meminjam sudah minta persetujuan dari saya itu tidak benar. Saya tidak pernah memberikan persetujuan, dan saya sama sekali tidak tahu menahu soal pinjaman itu,” bebernya.
Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan itu, Muzni Zakaria meminta keadilan kepada majelis hakim yang diketuai Yoserizal beranggotakan Zaleka dan M Takdir. Muzni Zakaria menangis untuk meyakinkan hakim, bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya tidaklah pantas.
“Mohon keadilan kalau saya dipaksa harus mengembalikan sejumlah Rp 3,375 miliar kepada negara. Sedangkan utang piutang yang diperkuat dengan administrasi adanya akta notaris juga harus saya bayar kepada pak Yamin. Saya membayar Rp 3,375 miliar kepada negara dan saya juga harus membayar Rp 3,2 miliar sebagai pinjaman saya kepada pak Yamin,” katanya dengan suara bergetar.
“Mohon maaf yang mulia, menurut saya ini adalah suatu perampasan terhadap saya dan keluarga yang mestinya sebagai warga negara dapat perlindungan dari negara. Saya sungguh tidak mengerti yang mana yang uang negara yang harus saya kembalikan kepada negara. Sampai saat ini bagi saya tidak jelas dan masih kabur apa kesalahan saya,” pungkas Muzni Zakaria menangis di hadapan para hakim sidang tersebut.
Pembelaan Penasihat Hukum
Sedangkan Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Audy Rahmat, mengatakan bahwa dakwaan JPU KPK soal penerimaan uang Rp 3,375 miliar yang dianggap sebagai hadiah dari terpidana M Yamin Kahar kepada kliennya Muzni Zakaria, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Untuk itu, pihaknya meminta majelis hakim agar memberikan putusan menerima pledoi terdakwa Muzni Zakaria. Lalu, menyatakan Muzni Zakaria tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaiman dakwaan JPU KPK.
“Melepaskan terdakwa Muzni Zakaria dari segala tuntutan hukum, merehabilitasi nama terdakwa. Memperbaiki harkat, martabat, dan kedudukan terdakwa. Lalu memerintahkan JPU dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan terdakwa Muzni Zakaria dari dalam tahanan. Bila majelis hakim berpendapat lain, kami minta putusan yang seadil-adilnya,” kata Audy.
Menanggapi pembelaan dari terdakwa Muzni Zakaria dan PH terdakwa, JPU KPK menyatakan tetap pada tuntutan. Ketua Majelis Hakim Yoserizal menunda persidangan selama dua pekan. Sidang akan dilanjutkan Rabu 14 Oktober mendatang dengan agenda pembacaan putusan.
Tuntutan JPU KPK
Seperti diketahui, JPU KPK menuntut terdakwa Muzni Zakaria enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan. Selain itu, JPU KPK juga menuntut Terdakwa Muzni Zakaria agar membayar uang penggganti Rp 3,375 miliar, paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap.
Jika terdakwa tidak membayar, maka seluruh harta benda milik terdakwa akan disita oleh jaksa dan akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan dipidana penjara selama dua tahun.
Di sisi lain, JPU KPK juga menuntut Muzni Zakaria dengan hukuman tambahan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun sejak Muzni Zakaria selesai menjalani pidana. (da.)
Discussion about this post