Tanahdatar | Datiak.com – Tim Gabungan Terpadu Tanahdatar menggelar Operasi Yustisi, di lingkungan kantor bupati Tanahdatar, Selasa (29/9). Setiap tamu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di sana, diperiksa sebelum masuk kantor. Hasilnya, banyak dari mereka yang melanggar protokol kesehatan.
Sebagai bentuk keseriusan tindakan, petugas menegur mereka agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Setelah itu, para pelanggar aturan kesehatan tersebut didata oleh petugas yang melaksanakan Operasi Yustisi itu.
Operasi sekaligus sosialisasi pencegahan Covid-19 tersebut, digelar petugas penegak Perda atau SatpolPP Tanahdatar bersama TNI/ Polri. Proses pemeriksaan dilakukan mulai dari jalan masuk menuju kantor bupati Tanahdatar.
Kepala Satpol PP Damkar Tanahdatar, Yusnen, mengatakan bahwa razia penegakan protokol kesehatan, sengaja dilakukan di kantor Bupati Tanahdatar. Penerapan protokol kesehatan di kalangan ASN ditujukan untuk contoh bagi masyarakat.
“Kita hanya menegur setiap orang yang terjaring dalam operasi ini. Jadi tidak ditindak (tidak ada hukuman, Red),” ungkap Yusnen di sela-sela berlangsungnya Operasi Yustisi tersebut.
Menurutnya, menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M), sangat penting untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Untuk itu, sebelum adanya sanksi tegas kepada pelanggar, ia mengingatkan seluruh pihak agar menerapkan protokol kesehatan di manapun mereka beraktivitas.
“Kita tidak ingin menindak para orang melanggar protokol kesehatan, karena yang paling kita butuhkan kesadaran mereka. Makanya kita masih melakukan tindakan persuasive. Namun jika membandel, bisa saja ada tindakan tegas diterapkan,” katanya dengan tegas mengingatkan.
Sedangkan Pjs Bupati Tanahdatar Erman Rahman mengatakan, dasar penegakan disiplin protokol kesehatan mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan Covid-19. Selain itu, razia juga dilakukan sebagai upaya sosialisasi Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Pemprov Sumbar.
“Perbup tersebut menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pngendalian Covid-19. Lalu Instruksi Mendagri No. 4/2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perda dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19,” kata Erman. (da.)
Discussion about this post