Pembahasan tentang Pilkada Sumbar mulai ramai. Pergerakan partai dan calon kepala daerah juga kian gencar. Baik di dunia nyata ataupun maya (media sosial). Untuk itu, penulis tertarik menyorot langkah partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Sumbar, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Seperti diketahui, Gerindra berhasil menang telak di tingkat Provinsi Sumbar. Begitupun di sejumlah kabupaten/kota di Ranah Minang ini. Di antaranya Kabupaten Solok, Agam, Padangpariaman, Pasaman Barat, Pasaman, Sijunjung, Tanahdatar dan Limapuluh Kota, serta Kota Padang dan Bukittinggi. Keberhasilan itu tentunya patut dibanggakan kader partai yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut.
Saat penetapan ketua DPRD di tingkat provinsi dan sejumlah daerah, mulai muncul sedikit gejolak di tubuh Gerindra. Hal itu setelah Gerindra memutuskan pimpinan DPRD, di luar prediksi dan keinginan sejumlah pendukung dan kadernya. Keputusan seperti itu sebenarnya hal lumrah, serta tidak ada satupun pelanggaran aturan yang dilakukan partai.
Kondisi itu penulis lihat berlanjut pada Pilkada Sumbar tahun ini. Hal itu setelah Gerindra memutuskan mengusung calon kepala daerah di luar kadernya di sejumlah daerah. Apakah Gerindra krisis kader yang bisa berkompetisi di Pilkada Sumbar? Penulis hanya bisa menjawab dengan mengambil contoh di dua daerah bertetangga di Sumbar. Yakni Kabupaten Agam dan Padangpariaman.
Di Agam yang juga kampung halaman penulis, Gerindra memenangi Pemilu 2019 dengan perolehan 9 kursi. Capaian itu tentunya bisa membuatnya maju secara mandiri. Sebab, mereka sudah memenuhi syarat 20 persen perolehan kursi di DPRD Agam. Wajar apabila masyarakat menanti-nantikan kader yang akan diusung Gerindra, sebagai calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Agam.
Sebagai kalangan awam (di luar lingkungan partai politik), masyarakat ataupun penulis, tentunya tak bisa memprediksi terlalu jauh. Mentoknya, analisa kami di kedai-kedai hanya jatuh kepada tokoh-tokoh potensial Gerindra di Agam. Sebut saja Novi Irwan (ketua DPRD dan DPC Gerindra Kabupaten Agam), serta Zulhendrif Bandaro Labiah (anggota DPRD Agam) yang namanya sempat mengapung.
Kenyataannya sangat jauh dari prediksi publik. Gerindra memutuskan mengusung Taslim Dt. Tambogo dan Syafrizal Dt. Majolelo sebagai cabup dan cawabup Agam. SK rekomendasi usungan Gerindra deserahkan kepada mereka, Sabtu (29/8) di Kota Bukittinggi.
Keputusan yang sangat mengejutkan. Sebab, dua tokoh itu tidak sedikitpun melekat nama Gerindra di tumbuhnya. Taslim dikenal publik sebagai kader PAN. Sedangkan ketokohan Syafrizal dibesarkan dari Partai Golkar. Harus digaris bawahi, secara pribadi, penulis tidak sedikitpun meragukan kemampuan Taslim yang pernah menjadi anggota DPRD Sumbar dan DPR RI. Begitupun Syafrizal yang sempat dua periode duduk di kursi DPRD Agam.
Refleksi
Penulis menuangkan pemikiran ini, setelah bincang-bincang ringan dengan warga lingkungan penulis yang gemar membahas politik. Tidak munculnya nama kader Gerindra sebagai calon kepala daerah di Agam, tentunya membuat mereka bingung. Dan harus kita maklumi apabila kesimpulannya karena partai tidak memiliki kader mumpuni.
Kesimpulan itu menurut penulis sekaligus membenarkan anggapan publik bahwa kemenangan Gerindra di Pemilu 2019 di Sumbar (khusus jalur legislatif), karena tingginya dukungan masyarakat terhadap Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Namun, secara pribadi penulis tidak sepenuhnya mempercayai hal itu. Bagaimanapun, kunci kemenangan partai tetap berasal dari kekuatan dan kemampuan kadernya di daerah. Merekalah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat.
Jadi, setelah penulis cermati lebih dalam, penulis beranggapan bisa saja partai yang tidak melirik potensi kadernya. Jika memang tidak ada kadernya yang mumpuni, mustahil Gerindra bisa memperoleh 9 kursi di DPRD Agam. Artinya, kemenangan bisa saja diperoleh partai pengusung Prabowo-Sandi lainnya. Sebab, para calon legislatif (caleg) mereka juga memiliki modal yang sama dengan caleg Gerindra. Yakni bertekad memenangkan Prabowo-Sandi.
Anggapan penulis ini pun diperkuat dari realita yang penulis lihat di daerah tetangga Kabupaten Agam, yakni Kabupaten Padangpariaman. Cabup yang diusung Gerindra di Ranah Saiyo Sakato tersebut yaitu Refrizal, kader kondang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumbar ini. Untungnya, wakil yang direkomendasikan adalah Ketua DPC Gerindra Padangpariaman, Happy Neldy, yang juga anggota DPRD Padangpariaman.
Hanya saja, kabar mengejutkan datang dari kader potensial Gerindra di sana. Yakni Tri Suryadi yang kini menjabat anggota DPRD Sumbar. Ia ternyata juga ikut dalam Pilkada Padangpariaman. Sayangnya, pria yang dikenal dengan sapaan Wali Feri itu, maju sebagai calon bupati Padangpariaman diusung Partai Demokrat, Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Artinya, potensi dan keinginan kuat Wali Feri yang didampingi Taslim ini, tidak terlirik sedikitpun oleh Gerindra.
Sebenarnya, keputusan serupa Gerindra juga terjadi di daerah lain di Sumbar ini. Misalnya di Kabupaten Solok dan Solok Selatan, Gerindra lebih memilih memberikan rekomendasi untuk tokoh di luar kadernya. Begitupun di Kota Solok. Untungnya, keputusan tersebut tidak dilakukannya di tingkat provinsi. Sehingga, calon gubernurnya tetap dari kader Gerindra yang akan ikut Pilkada Sumbar, yakni Nasrul Abit.
Dasar Politik
Politik paling sederhana dan mendasar (secara pemikiran), menurut penulis terletak di masyarakat. Sebab, masyarakat penentu siapa tokoh yang patut mengemban amanah. Hal itulah yang harusnya diakomodir oleh partai dalam mengikuti Pilkada 2020. Terlebih partai yang berhasil meraup suara terbesar pada Pemilu 2019, seperti Gerindra yang kini berjaya di Sumbar. Pasalnya, kader-kader mereka yang duduk di DPRD ataupun DPR RI, sudah pasti orang-orang terbaik pilihan masyarakat.
Tidak itu saja, selain memahami kehendak hati masyarakat, kader-kader partai tersebut sudah pasti sangat paham visi-misi dan perjuangan partainya untuk bangsa ini. Apabila partai lebih memprioritaskan kader potensialnya, barulah patut suatu partai dijuluki wadah pendidikan politik yang baik. Sebab, mereka sudah tentu memahami keinginan masyarakat. Lebih penting lagi, partai tidak akan menyandang citra sebagai kendaraan politik saja. Salam bijaksana. (da.)
Artikel opini ini ditulis Oleh Rodi Indra Saputra (Mahasiswa Pascasarjana UNP/Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Barat)
Discussion about this post