Padang | Datiak.com – Mahasiswa melakukan berbagai cara untuk mengekspresikan kekecewaannya pasca pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR RI, Senin (5/10). Salah satunya terjadi di depan Gedung DPRD Provinsi Sumbar, Kamis (15/10) sekitar pukul 16.30 WIB. Empat pemuda yang mengaku berstatus mahasiswa, membuat grafiti di jalan Khatib Sulaiman.
Empat pemuda tersebut mulanya berniat menulis kritikan dengan kalimat “Demokrasi Tanpa Penindasan” di Jalan Khatib Sulaiman, tepatnya dekat Simpang DPRD Sumbar. Hanya saja, tindakan mereka dicegah pihak kepolisian yang mengamankan lokasi. Sebab, jalan yang mereka coret merupakan fasilitas umum. Sehingga, para pemuda itu hanya sempat menulis demokrasi.
Meskipun kalimat kritikan tidak bisa ditulis secara lengkap, kreativitas mereka ternyata tidak buntu. Hasilnya, pemuda itupun memberi horizontal berwarna merah, pada kata demokrasi yang sudah ditulisnya menggunakan cat merah dan kuning. Pasalnya, petugas tampak memberikan dispensasi kepada mereka menyelesaikan tulisan kata demokrasi itu.
Tidak ada yang tahu apa masuk pemberian garis horizontal pada kata demokrasi yang mereka tulis. Namun, salah seorang pemuda yang mengaku dipanggil Say Hello, mengatakan alasan mereka lebih memilih melakukan aksi tersebut, karena mereka memang mahasiswa dari jurusan seni.
“Kami sepakat dengan aksi demo yang dilakukan rekan-rekan mahasiswa selama ini. Namun, kami memilih cara sesuai kemampuan kami. Yakni dengan membuat gambar dan tulisan,” ungkap Say kepada awak media.
Say menjelaskan bahwa ia dan rekan-rekannya baru melakukan aksi membuat grafiti di jalan raya tersebut, pada Kamis (15/10). Lokasinya pun hanya di Jalan Khatib Sulaiman di depan Gedung DPRD Sumbar itu. “Untuk ide (membuat grafitif di jalan depan Gedung DPRD Sumbar, Red) ini mucul begitu saja,” ungkapnya.
Namun, setelah niat membuat tulisan “Demokrasi Tanpa Penindasan” tidak terselesaikan, mereka memutuskan mencoret kata demokrasi dengan arti bahwa demokrasi sudah berakhir. Hal itu lantaran mereka melihat sikap berdemokrasi di masyarakat telah dibatasi.
“Apa yang kami buat ini bukan soal UU Cipta Kerja saja. Tapi mewakili banyaknya permasalahan yang terjadi selama ini karena keputusan pemerintah,” pungkasnya. (da.)
Discussion about this post