Padang | Datiak.com – Setelah ramai penolakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, kali ini penolakan datang dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumbar. Bahkan, GNPF meminta SKB 3 Menteri dicabut. Hal itu disuarakan GNPF di Gedung DPRD Sumbar, Senin (22/2).
Rombongan GNPF disambut Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Dalam pertemuan itu, GNPF Ulama Sumbar dipimpin Ustad Jel Fatullah. Ia meminta DPRD Sumbar menyampaikan penolakan tersebut ke pemerintah. Aspirasi pihaknya yaitu meminta SKB 3 Menteri dicabut.
Selain itu, imbuhnya, GNPF Ulama Sumbar juga meminta Presiden RI Joko Widodo memecat ketiga menteri tersebut. “Kami menyatakan menolak SKB 3 menteri dan meminta presiden memecat ketiga menteri tersebut. Kami meminta DPRD Sumbar menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat,” kata Jel Fathullah.
Dia menegaskan, SKB tersebut melanggar pasal 29 UUD NRI 1945 Ayat 1 dan 2 tentang Kebebasan Beragama. “SKB tersebut melanggar konstitusi NKRI,” tegasnya.
Selain itu, SKB 3 Menteri juga dinilai telah mencederai kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat. Juga kontraproduktif dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. SKB tersebut juga mencederai semangat otonomi daerah.
“SKB ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kami meminta SKB dicabut dan tiga menteri itu diganti oleh presiden,” sebutnya.
Ketua DPRD Sumbar Supardi berjanji akan menyampaikan ke pemerintah pusat. “Sebagai wakil rakyat, DPRD akan menyampaikan persoalan ini ke pemerintah pusat sesuai kewenangan yang dimiliki. DPRD wajib menampung aspirasi masyarakat dan menindaklanjuti sesuai ketentuan,” kata Supardi.
Dia menyampaikan sangat memaklumi keresahan yang disampaikan oleh para ulama terkait SKB tiga menteri tersebut. Apalagi, Sumatera Barat telah menjadikan filosofi Adaik Basandi Syara’ dan Syara’ Basandi Kitabullah sebagai landasan kearifan lokal.
“Sebagai wakil rakyat, DPRD akan menindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki. Karena hal ini berkaitan dengan pemerintah pusat, aspirasi ini akan kami teruskan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Penolakan di Ranah Minang
Seperti diketahui, dalam SK 3 Menteri itu menjelaskan soal penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah negeri pendidikan dasar dan menengah. Baik sekolah ataupun pemerintah daerah dilarang membuat aturan soal ketentuan seragam sekolah.
Bahkan, dalam SKB ditekankan agar peraturan daerah dan sekolah yang mengatur soal pengkhususan seragam siswa, agar mencabut kembali aturan tersebut. Jika hal itu tidak dilakukan atau tetap dijalankan, dalam SKB itu dikatakan terdapat sanksi untuk sekolah hingga pemerintah daerah.
Terbitnya SKB 3 Menteri itu sudah tentu menuai penolakan di Sumatera Barat. Buktinya, tidak hanya dari dewan pendidikan, sejumlah kepala daerah juga memastikan tidak akan menjalani perintah SKB 3 Menteri tersebut, seperti yang diputuskan Wali Kota Pariaman, Genius Umar. (da.)
Discussion about this post