Generasi milenial menjadi pembicaraan dalam perkembangan politik di Indonesia. Sebagai bagian dalam generasi tersebut, penulis tertarik untuk mengulasnya. Terlebih, generasi ini mampu mengisi ruang pemilih hingga 30 persen suara. Artinya, mereka bisa menjadi penentu pemimpin di Negara demokrasi ini. Termasuk pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang bakal digelar Desember 2020 nanti.
Dalam hal pemilih dari kalangan milenial, penulis terfokus pada generasi di Minangkabau. Sebab, di Sumatera Barat ini juga akan digelar Pilkada serentak. Yakni untuk pemilihan gubernur, 11 bupati dan 2 wali kota. Dalam proses menuju pemilihan ini 14 kepala daerah ini, milenial sudah menjadi pembahasan untuk ditarik perhatiannya oleh para calon. Untuk itu, penulis mengajak teman-teman milenial untuk mengulas secara cermat pemimpin kita ke depannya.
Menurut penulis, sebagai generasi milenial kita dihadapkan pada proses serba cepat, efektif dan efisien. Hal itu karena kita memiliki media dan alat belajar lengkap, canggih dan terbaharui secara intens. Akses informasi kita juga bisa langsung terhubung pada komunikasi skala nasional. Jadi, sudah sangat wajar jika kita bisa dengan detail menentukan sikap memilih pemimpin.
Terlebih oleh kita generasi milenial Minangkabau. Pencermatan kita dalam menentukan pemimpin akan lebih sempurna. Pasalnya, jauh sebelum kepemimpinan konstitusi dijalankan, anak-anak Minangkabau sudah diajarkan tentang kepemimpinan oleh guru-gurunya di surau. Baik secara adat, budaya ataupun sosialnya.
Sekarang, kita diberi pilihan secara konstitusi. Kita harus menentukan sikap untuk memilih gubernur dan bupati/wali kota. Namun, apapun peran pemimpin yang akan dipilih, kita anak nagari Minangkabau pastinya akan tetap memegang prinsip intelektual. Makanya, sangat wajar apabila cara pandang kita kepada pemimpin sedikit berbeda dengan daerah lain, dalam mengukur kriteria calon pemimpin.
Untuk melakukan analisa, kami di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar diskusi virtual/webinar, Sabtu (5/9). Tema yang kami usung dalam diskusi tersebut yaitu “Kaum Milenial Memandang Sosok Pemimpin Sumbar”. Jadi, kami mengulas sejumlah kriteria tentang pemimpin yang pantas untuk Sumatera Barat ke depannya.
Kriteria Pemimpin Sumatera Barat
Masyarakat Minangkabau melihat pemimpin sebagai orang yang “diduluan selangkah, ditinggian sarantiang”. Artinya, orang Minang dididik cara menghormati pemimpin, tetapi tidak mendewakannya. Makanya, antara masyarakat Minang dan pemimpinnya, tidak akan pernah memiliki jarak yang jauh. Hal itu pula lah yang membuat orang Minang tidak pernah meninggikan, terlebih merendahkan derajat manusia.
“Urang nan diamba gadang, nan dianjuang tinggi, kusuik nan kamanyalasaian, karuah nan kamampajaniah, takalok nan kamanjagoan, talupo nan kamaingekan, panjang nan kamangarek, pendek nan kamauleh”. Pepatah penulis rasa lebih lengkap dalam mengukur kelayakan pemimpin Sumatera Barat ke depannya. Sebab orang-orang seperti inilah insya Allah bisa bersikap adil, berwibawa dan bijaksana di masyarakat.
Khusus untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, harus kita kita pahami, selain mayoritas suku Minangkabu, Sumatera Barat juga memiliki suku mayoritas lainnya. Contohnya suku Mentawai dan warga transmigrasi dari Pulau Jawa yang kini hidup tenteram di Dhamasraya. Artinya, keberadaan mereka juga menjadi tanggung jawab gubernur kita ke depannya. Begitupun perasaan dan aspirasi mereka, tidak bisa dipandang sebelah mata.
Selanjutnya, pemimpin di Sumatera Barat wajib paham “kato nan ampek”, sehingga mereka bisa menempatkan diri secara tepat di masyarakat. Memang secara lisan “kato nan ampek” mudah dijelaskan. Namun, realitanya masih ditemukan pemimpin di tanah Minang ini yang melanggarnya. Mereka seakan lupa hanya dulu selangkah dan tinggi seranting dari masyarakatnya.
Poin paling penting lainnya, yaitu pemimpin di Sumatera Barat haruslah orang yang tidak pernah bermasalah hukum maupun adat. Sebab hal ini akan berpengaruh pada pembangunan Sumatera Barat nantinya. “Alun tacoreang arang dikaniang, alun mambuek malu kampuang”, inilah sosok yang harus kita cermati dan gali dari diri para calon pemimpin kita yang ikut Pilkada serentak tahun ini.
Jika kriteria-kriteria tersebut terpenuhi, insya Allah Sumatera Barat benar-benar mendapatkan pemimpin konstitusinya yang ideal, sesuai dengan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
Untuk itu, penulis sangat berharap milenial Minangkabau bisa mengedepankan intelektualitas yang diberikan guru-guru kita, sehingga kita tepat dalam menentukan pemimpinnya secara konstitusi. Andil besar kita bisa menentukan pemimpin Sumatera Barat. Kita harus mantapkan diri dan kokohkan pertahanan, sehingga tidak terperosok ke hal-hal negatif, seperti janji kampanye dan politik uang para calon kepala daerah. Semoga generasi milenial Sumatera Barat bisa membuktikannya. (*)
Artikel opini ini ditulis Oleh Rodi Indra Saputra (Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Barat/Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Padang)
Discussion about this post