Solok Selatan – Balai Prasarana Permukiman (BPP) Provinsi Sumbar, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menemukan banyak persoalan pelaksanaan pembangunan revitalisasi kawasan Saribu Rumah Gadang (SRG) di Nagari Kotobaru, Solok Selatan.
Tim dari balai tersebut bukan saja menemukan persoalan terkait penggunaan kayu yang menjadi buah bibir pemangku adat, tetapi juga ditemukan masalah material, pembebasan lahan, dan persentase pembangunan.
“Kami turun ke lapangan dan menemukan banyak masalah dalam kegiatan revitalisasi kawasan SRG,” ungkap Kasi Pelaksanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Gatot Joko Sungkowo, di Muarolabuh, Jumat (3/6).
Bahkan, titik pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Medan Nan Bapanen, dampat peringatan anggarannya akan ditarik pemerintah pusat, apabila pertengahan Juli 2020 persoalannya tidak terselesaikan.
Katanya, anggaran revitalisasi yang dikucurkan Kementerian PUPR sekitar Rp 68 miliar, untuk 33 unit rumah gadang dan sarana pelengkapnya. Namun, dalam proses pengerjaan, ditemukan adanya sejumlah persoalan. Jadi, persoalan itu harus diselesaikan dengan baik. Jika tidak, besar kemungkinan anggaran akan ditarik pemerintah pusat.
Ia sendiri memperoleh informasi kalau masih ada lahan yang belum bebas dan masyarakat meminta ganti rugi. “Di akhir Juli 2020 seluruh masalah sudah seharusnya tuntas. Kontraktor dan Pemkab Solsel harus berkomitmen,” ujarnya.
Katanya, pembebasan lahan itu tidak ada kaitannya dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena sudah seharusnya clear and clean. Ia pun mewanti-wanti agar kontraktor yang telah ditunjuk, dapat bekerja sesuai prencanaan dan desain di lapangan.
Sebab, ia juga mendapat informasi ada perencanaan di lapangan tidak sesuai dengan harapan, seperti spesifikasi bahan kayu. Untuk itu, kayu harus diganti kembali. “Jika tidak sesuai, maka kami akan menolak pekerjaan kontraktor,” tegasnya.
Carikan Solusi
Menyikapi itu, Asisten III Pemkab Solok Selatan Amdani menjelaskan, Pemkab Solsel mendukung percepatan pembangunan rumah adat, serta membantu mencarikan solusi persoalan yang terjadi.
“Dengan catatan, kegiatan reviltalisasi berkualitas dan bermutu tinggi. Sesuai yang tertera dalam perjanjian kerja revitalisasi rumah gadang,” ungkapnya.
Sedangkan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Solok Selatan, Amril Bakri, mengatakan bahwa seluruh persoalan yang berkaitan dengan pembangunan SRG, baik spesifikasi kayu, material, dan masalah lainnya harus diselesaikan dengan baik.
“Jangan sampai anggarannya ditarik pemerintah pusat, seperti yang disampaikan oleh pihak Balai Prasarana Permukiman Sumbar,” tuturnya.
Terpisah, Project Manager PT Wisana Matra Karya (WMK) Miko mengatakan, pihaknya siap menggenjot perbaikan dan peningkatan mutus revitalisasi SRG. Termasuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam progres pembangunan. (da.)
Discussion about this post