Padangpariaman | Datiak.com – Pemkab Padangpariaman mengusulkan proposal senilai Rp 193 miliar ke BNPB. Tujuannya untuk penanggulangan dampak bencana yang merusak fasilitas umum di sana, seperti jalan dan jembatan. Hal itu disampaikan Kalaksa BPBD Padangpariaman, Budi Mulya, Selasa (1/9).
“Infratuktur yang terdampak bencana di Padangpariaman tersebar di 21 titik lokasi. Semua usulan kita ini adalah sarana vital. Selain itu, usulan kita ini juga untuk penanggulangan bencana banjir,” ujar Budi.
Ia menjelaskan, salah satu sarana penting yang harus diakomodir cepat yaitu jembatan Lubuaknapa Kecamatan Padangsago. Jembatan tersebut menjadi skala prioritas, karena telah ambruk dan rusak parah akibat luapan air sungai beberapa tahun silam.
“Jadi akses transportasi masyarakat di sana sudah sangat terganggu. Apalagi daerahnya sentra perkebunan papaya. Makanya, kami mengusulkan pembangunan jembatan itu dalam proposal dengan nilai Rp 36 miliar,” ungkapnya.
Sedangkan untuk penanggulangan banjir, imbuhnya, salah satu yang masuk dalam proposal yaitu untuk penggulangan banjir di Kecamatan Sungailimau. Sebab, banjir selalu terjadi di sana saat hujan lebat. Dampaknya, aktivitas masyarakat terganggu bahkan terhambat. Terlebih yang berdagang di pasar Sungailimau itu.
“Banjir itu terjadi karena sungai di sana meluap kalau hujan dengan intensitas tinggi. Jadi, penanggulangan harus kita lakukan agar ini tidak terjadi lagi ke depannya,” hematnya.
Budi berharap proposal tersebut dapat diakomodir BNPB, sama halnya dengan proposal-proposal yang pernah mereka usulkan sebelumnya. Sehingga, pembenahan kawasan terdampak bencana di Padangpariaman cepat terlaksana secara merata.
“Tahun lalu bapak bupati (Ali Mukhni) ikut mengantarkan langsung proposal ke BNPB untuk pembangunan Jembatan Kayugadang Lubukalung. Alhamdulillah, proposal diakomodir dengan nilai Rp 25 miliar,” ujarnya.
“Kita berharap tahun ini dapat diakomodir lagi, karena masih banyaknya fasilitas penting di daerah yang rusak akibat dampak bencana,” pungkas mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Padangpariaman tersebut.
Solusi Keterbatasan APBD
Terpisah, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni membenarkan bahwa dirinya telah menyetujui dan mengintruksikan BPBD Padangpariaman mengusulkan proposal ke BNPB. Hal itu untuk memaksimalkan penanggulangan dampak bencana di Ranah Saiyo Sakato tersebut.
“Untuk penanganan bencana membutuhan biaya yang besar. Jadi, APBD tidak akan sanggup mengakomodir secara maksimal. Jalan terbaiknya, kita harus berjuang memenuhi harapan masyarakat menggaet dana pusat. Mohon doa dansanak di ranah dan rantau,” ujar bupati yang terkenal jago lobi tersebut. (da.)
Discussion about this post