Limapuluh Kota | Datiak.com – Jumlah bayi di bawah lima tahun atau balita stunting di Limapuluh Kota yang belum masuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu terlihat dalam Analisis Data Pengukuran Stunting Kabupaten Limapuluh Kota, yang dipublikasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Limapuluh Kota akhir 2020 lalu.
Dalam Hasil Analisis Data Pengukuran Stunting Kabupaten Limapuluh Kota tersebut, tercatat sebanyak 1.537 balita stunting di Limapuluh Kota. Namun, baru 530 orang balita yang terakomodir dalam JKN atau terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sedangkan 1.007 balita belum masuk program JKN.
Hal ini termasuk faktor determinan yang masih menjadi kendala dalam perbaikan status gizi balita stunting. Selain kepesertaan JKN/BPJS, faktor determinan yang menjadi kendala dalam perbaikan status gizi balita stunting adalah kepemilikan jamban sehat dan keluarga yang merokok.
Berdasarkan data yang dipublikasikan di website resmi Pemkab Limapuluh Kota, dari 1.532 balita stunting, baru 867 balita yang keluarganya punya jamban sehat. Kemudian, dari 1.535 kasus stunting, sebanyak 1.327 kasus adalah dari keluarga yang merokok.
Apa itu Stunting?
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis. Sehingga, anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia dua tahun.
Kasus Diklam Turun
Berdasarkan Hasil Analisis Data Pengukuran Stunting Kabupaten Limapuluh Kota, pada tahun 2020 lalu, kasus stunting mengalami peningkatan pada wilayah kerja 4 puskesmas di Kabupaten Limapuluh Kota. Yakni, Puskesmas Koto Baru Simalanggang, Danguang Danguang, Mungka, dan Puskesmas Sialang.
Sedangkan di wilayah kerja 18 Puskesmas lainnya di Limapuluh Kota, kasus stunting pada tahun 2020 justru menurun. Ke-18 puskesmas itu adalah Puskesmas Batu Hampar, Piladang, Mungo, Halaban, Pakan Raba’a, Situjuh, Taram, Tanjung Pati, Padang Kandis, Suliki, Mahat, Baruah Gunuang, Banja Laweh, Koto Tinggi, Muaro Paiti, Pangkalan, Rimbo Data, dan Puskesmas Gunuang Malintang.
Secara keseluruhan, kasus balita stunting di Limapuluh Kota diklaim pemerintah daerah setempat mengalami penurunan. Dari 10,89 persen pada tahun 2019, dan menjadi 8,28 persen pada tahun 2020. Sayangnya, dalam Hasil Analisis Data Pengukuran Stunting Kabupaten Limapuluh Kota, jumlah atau rincian dari persentase ini tidak dibeberkan secara jelas.
Meski tidak menjelaskan secara angka jumlah kasus stunting di daerah ini, Pemkab Limapuluh Kota mengklaim sudah menurunkan angka stunting melalui perbaikan gizi di masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Antara lain, dengan semakin gencarnya sosialisasi ASI-Eksklusif dan pendidikan gizi untuk ibu hamil.
Kemudian, Pemkab Limapuluh Kota juga mengklaim sudah memberikan TTD (Tablet Tambah Darah) untuk ibu hamil, serta Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA). Lalu, Pemkab Limapuluh melakukan penyehatan lingkungan, serta program penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi untuk menekan angka stunting.
Faktor Multidimensi
Menurut Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, kasus stunting di daerahnya, tidak hanya dipicu faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil atau anak balita, namun karena faktor yang multidimensi. ”Intervensi stunting memerlukan konvergensi program dan sinergisitas antara pemerintah dengan dunia usaha atau masyarakat,” kata Irfendi.
Mantan anggota DPRD Padang ini menyebut, tahun 2020 lalu Pemkab Limapuluh Kota sudah menggelar Rembug Stunting. Musyawarah untuk membahas persoalan stunting ini, tidak hanya melibatkan lintas OPD di jajaran Pemkab Limapuluh Kota, tetapi juga MUI, LKAAM, dan Ormas. Bahkan, Prodi Gizi FKM Unand bersama Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), juga ikut serta dalam Rembug Stunting ini.
”Rembug Stunting yang kita gelar tahun 2020 lalu, menetapkan 7 nagari sebagai prioritas pencegahan stunting. Ketujuh nagari ini tersebar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Suliki, Kecamatan Bukit Barisan, dan Kecamatan Gunuang Omeh. Pelaksanaanya berjalan baik. Bahkan, tercatat sebagai prilaku baik di Kemendagri,” kata Irfendi.
Pada bagian lain, Irfendi yang akan meletakkan jabatanya pada Februari 2021 ini mengaku sudah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Peran Nagari Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting. ”Peraturan ini dibuat untuk mengembangkan pencegahan stunting di tingkat nagari secara partisipatif, terpadu, sinergis melalui pemanfaatan sumber daya lokal di tingkat nagari,” tambahnya.
Regulasi Landasan Nagari
Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Limapuluh Kota, A Zuhdi Perama. Menurutnya, Perbub Nomor 25 Tahun 2020 bisa menjadi dasar komitmen wali nagari, Bamus, dan masyarakat untuk mengutamakan pencegahan stunting sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan di nagari yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, khususnya melalui Dana Desa.
”Dalam Perbup Nomor 25 Tahun 2020 ini, kegiatan pencegahan stunting di nagari dituangkan dalam lima paket layanan. Yaitu, pelayanan kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, sanitasi dan air bersih, perlindungan sosial, dan pendidikan anak usia dini. Sasaran dari regulasi ini adalah para ibu hamil, anak usia 0-23 bulan, anak usia 24-59 bulan, wanita usia subur dan para remaja putri,” kata A Zuhdi Perama.
Pandangan Pemprov Sumbar
Di sisi lain, Kepala Bappeda Sumbar, Hansastri yang ikut memantau kebijakan percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Limapuluh Kota, memberikan apresiasi kepada Pemkab Limapuluh Kota. ”Pemprov Sumbar mendukung upayaupaya yang telah dilakukan Kabupaten Limapuluh Kota dalam penanganan stunting,” ucap Hansastri, beberapa waktu lalu. (da.)
Discussion about this post