Perdamaian tak jarang terjadi dalam sejumlah permasalahan di masyarakat. Meskipun, permasalahan tersebut sudah masuk ke ranah hukum. Untuk itu, harus diketahui apakah setiap perdamaian yang sudah menjalani proses hukum, bisa menghapus tuntutan pidana.
Salah satu contoh permasalahan yang diproses hukum tetapi berujung perdamaian kedua belah pihak, kerap ditemukan dalam kejadian kecelakaan. Untuk itu, Datiak.com mengumpulkan sejumlah penjelasan pakar hukum terkait perdamaian dalam kecelakaan yang menelan korban jiwa.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja. Peristiwa itu melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.
Dalam Pasal 229 Ayat (4) UU LLAJ, menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, termasuk kecelakaan lalu lintas berat. Berdasarkan Pasal 231 Ayat (1) UU LLAJ menyebutkan, bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban:
a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
b. Memberikan pertolongan kepada korban;
c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.
Selanjutnya Pasal 234 Ayat (3) UU LLAJ menjelaskan bahwa setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban, akan tetapi tanggung jawab ini tidak berlaku apabila:
a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan
Bagaimana jika pengemudi telah bertanggung jawab dan telah terjadi perdamaian dengan keluarga korban, apakah polisi tetap berhak melakukan penyidikan? Mengenai hal ini kita perlu melihat ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi:
“Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (1) Huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa walaupun penabrak, terlapor atau tersangka telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap dirinyatidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.
Perdamaian dengan keluarga korban akan menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan. Demikian penjelasan uraian para pakar hukum yang kami rangkum. Semoga membantu. (da.)
Discussion about this post