Padangpariaman | Datiak.com – Tim Satuan Kerja Keamanan Ketertiban Kabupaten (SK4) Padangpariaman menertibkab sejumlah tambak udang di Kecamatan Batanganai hingga Ulakantapakis, Rabu (26/8). Pasalnya, usaha budidaya udang tersebut ditemukan melanggar ketentuan izinnya, bahkan ada yang tidak memiliki izin.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Padangpariaman, Rudy R Rilis, mengatakan bahwa jumlah tambak udang mulai dari Kecamatan Batanganai hingga Ulakantapis, sebanyak 29 tambak.
“Sebanyak 13 tambak udang tidak bisa direkomendasikan perizinannya karena tidak sesuai ketentuan,” ujar Rudy, usai razia tambak udang di kawasan pantai Ulakantapis, kemarin (26/8).
Sedangkan 16 tambak lainnya, 6 tambak sudah memiliki izin lingkungan, 3 tambak baru mengantongi izin prinsip, dan 6 tambak masih dalam proses izin tata ruang. “Jadi hanya 1 tambak udang yang sudah menyeleaaikan seluruh perizinan, yaitu izin prinsip, lingkungan dan pencatatan usaha perikanan,” ungkapnya.
Terkait tambak udang yang tidak bisa direkomendasikan perizinannya, imbuh Rudy, solusi terbaiknya agar bisa mendapatkan izin yaitu dengan merelokasi tempat usahanya tersebut. Sebab, lokasinya saat ini bertentangan dengan tata ruang.
“Namun setelah kunjungan tadi (26/8) akan dilakukan rapat kembali dalam rangka merumuskan langkah ke depan (terkait tambak yang belum berizin, Red),” katanya.
Menyangkut operasi tambak yang belum berizin itu, pihaknya mengaku belum memutuskan untuk menghentikannya. “Kami hanya meminta dihentikan kegiatan pembangunan baru di lokasi tambak yang belum berizin itu,” pungkasnya.
Terancam Disanksi
Sedangkan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Padangpariaman, Rianto, yang memimpin razia Tim SK4 tersebut, menjelaskan bahwa pihaknya sudah memberikan sejumlah peringatan kepada pengusaha tambak. Salah satunya soal pembangunan kolam udang di luar ketentuan perizinan.
“Pelanggarannya karena kolam yang dibangun melebihi izin ketentuan pada dokumen izinnya. Yakni jaraknya kolamnya dibangun hanya sekitar 50 meter dari laut. Padahal, dalam izin jarak yang diperbolehkan yaitu 100 meter,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta pengusaha tambak tersebut melakukan kembali pembenahan. Yakni dengan menutup kolam yang dibuat di luar ketentuan perizinan. Jika perintah itu tidak diindahkan, pihaknya bakal mendatangi kembali tambak dan memberikan sanksi tegas.
“Jika masih melanggar kami akan berikan tindakan tegas nantinya. Bagi pengusaha yang belum memiliki izin, kami minta segera mengurus izin dan menghentikan segala kegiatn pembangunan di tambak ini terlebih dahulu,” tegas Rianto.
Sedangkan Teknisi Tambak Udang Lukman, Syahmenan mengatakan bahwa kolam yang dimaksud telah melanggar ketentuan perizinan, tidak digunakan untuk budidaya udang. Namun, kolam itu difungsikan sebagai penampungan pertama air dari laut.
Menyangkut perizinan tambak, dirinya mengaku tidak tahu sama sekali. Begitupun soal kolam yang disebut melanggar aturan perizinan. Sebab, kolam itu sudah sejak awal dirinya bekerja di sana. “Saya tidak tahu menahu terkait izin tambak ini. Itu urusan dari pemilik tambak,” pungkasnya. (da.)
Discussion about this post